Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengapresiasi putusan Mahkamah Agung atas tuntutan judicial review (judisial riviu) Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI terkait penggunaan vaksin halal. Hal ini sebagaimana dikatakan Amirsyah kepada media hari senin kemarin.

Judicial review itu diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Adapun termohon adalah Presiden RI Joko Widodo.

Amirsyah mengatakan bahwa jika melihat ke dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mandarotinya sudah jelas. Bahwa wajib sertifikasi halal produk-produk kesehatan, termasuk vaksin.

Vaksin halal yang direkomendasikan MUI, sejauh ini baru ada dua jenis vaksin yaitu Sinovac dan Zifivax. Kedua vaksin itu sudah keluar fatwanya setelah melalui proses audit yang sangat ketat.

Mengenai penggunaan vaksin booster yang diwajibkan pemerintah bagi masyarakat yang akan mudik lebaran 2022, MUI menyatakan putusan MA sebenarnya tidak bisa ditunda lagi.

Pasalnya, masukan kepada pemerintah soal penggunaan vaksin halal ini sebenarnya sudah lama disampaikan. Namun selama ini pula pemerintah seperti tidak bergeming dengan tetap tidak menggunakan vaksin halal. Menurut Amirsyah, hal itu Realistis, sebab ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Pertama momentum untuk mudik, kedua juga mengantisipasi jangan sampai ada varian-varian berikutnya.

Hanya saja menurutnya setelah ini vaksin akan jalan terus sehingga pihaknya mendesak untuk menggunakan vaksin halal setelah masa darurat berakhir.  Menurutnya, Dampak putusan MA sangat positif karena akan ada kepastian hukum dan kepastian bagi konsumen.

Selain ada kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, putusan MA tersebut juga memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan khususnya bagi umat Islam. Yakni agar umat Islam terhindar dari penggunaan vaksin yang tidak halal.

Diketahui, tuntutan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin itu diputuskan dikabulkan MA. Atas putusan tersebut, pemerintah diwajibkan mengadakan vaksin Covid-19 yang halal bagi muslim. Hal ini sekaligus sebagai amanat Undang-undang Jaminan Produk Halal. (arrahmah.id/admin)