Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI menyerukan dunia internasional untuk mengecam kebijakan kolonial Israel di Palestina yang diduduki. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan darurat negara-negara OKI di Jeddah, Arab Saudi.
Bahkan, OKI juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi Israel. Misalnya, dengan memboikot dan menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel.
OKI juga mendesak semua negara yang menjadi anggotanya untuk mengangkat persoalan Palestina dan pendudukan Israel yang tidak sah pada sidang umum PBB ke-74 pekan depan. Bagi negara-negara OKI, perdamaian dan keamanan di Timur Tengah tidak dapat tercapai tanpa adanya penarikan Israel secara penuh dari wilayah pendudukan Palestina 1967, termasuk Yerusalem.
Untuk negara-negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara, OKI memintanya untuk segera menyampaikan pengakuannya. Negara-negara OKI menegaskan dukungannya kepada Palestina agar mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar dari Negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967.
Pada pertemuan OKI di Jeddah tersebut, Arab Saudi ikut mengutuk kebijakan kolonial Israel di Palestina yang diduduki dan segala upaya untuk mengubah komposisi demografi melalui permukiman ilegal.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan mencaplok Lembah Yordan, sebidang tanah subur yang menyumbang sekitar seperempat dari kawasan Tepi Barat.
Menurut kelompok HAM Israel, sekitar 65 ribu warga Palestina dan 11 ribu pemukim Israel tinggal di Lembah Jordan dan wilayah Laut Mati utara. Kota utama Palestina adalah Jericho, dengan sekitar 28 desa dan komunitas Badui yang lebih kecil.
Israel mengklaim bahwa Lembah Jordan itu penting untuk keamanannya dan secara konsisten mereka menolak gagasan melepaskan bagiannya dalam penyelesaian apa pun di masa depan dengan Palestina. (internasional.republika.co.id/admin)
